Palangka Raya,newsline.id–Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi membuka akses program Kartu Huma Betang Sejahtera bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
Program ini dihadirkan sebagai solusi atas persoalan bantuan sosial yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa KHBS disinergikan dengan bantuan sosial dari pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kartu Huma Betang Sejahtera diperlukan sinkronisasi guna menghindari tumpang tindih data penerima dan memastikan penyaluran bantuan sesuai ketentuan,” ujar Agustiar di Palangka Raya, Kamis (26/02/2026).
Program KHBS mencakup bantuan pangan yang disalurkan beberapa kali dalam setahun, bantuan tunai pada momentum tertentu, dukungan pendidikan, serta layanan kesehatan bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai yang memenuhi kriteria.
Pemprov menargetkan sekitar 300.000 keluarga sebagai penerima manfaat program ini.
Program tersebut berlandaskan filosofi Huma Betang yang mengedepankan kebersamaan, keadilan, dan semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan bersama.
Untuk memastikan transparansi, pemerintah menyediakan akses pengecekan dan pendaftaran secara daring melalui situs resmi humabetang.id.
Masyarakat dapat memeriksa status penerima dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).
Bagi warga yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar, tersedia fitur pengajuan mandiri dengan mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, KK, foto diri, serta kondisi tempat tinggal.
Penyaluran bantuan ditargetkan mulai cair sebelum IdulFitri 1447 Hijriah. Karena itu, masyarakat diimbau segera melakukan pengecekan data agar tidak terlewat dari program tersebut.
Pemerintah juga mengingatkan warga untuk berhati-hati terhadap tautan palsu atau pesan berantai yang mengatasnamakan KHBS.
Pastikan hanya mengakses situs resmi dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan sistem yang lebih terbuka dan berbasis digital, diharapkan bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak serta memperkuat kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
(Saifullah Hakim)
