Sampit,newsline.id–Destinasi wisata unggulan Pantai Ujung Pandaran kembali dipadati ribuan pengunjung selama libur panjang Lebaran Maret 2026. Pantai yang terletak di Kecamatan Teluk Sampit,
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ini menjadi primadona wisata, namun di balik ramainya kunjungan, keluhan soal minimnya fasilitas publik justru mencuat ke permukaan.
Lonjakan wisatawan yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Palangka Raya hingga Kalimantan Selatan, tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
memadai. Sejumlah persoalan klasik kembali menjadi sorotan, seperti keterbatasan air bersih di toilet umum, pengelolaan sampah yang semrawut, serta area parkir yang tidak tertata.
Kondisi ini dinilai kontras dengan potensi besar yang dimiliki pantai tersebut. Banyak pengunjung menilai pemerintah daerah terkesan abai dalam mengelola destinasi wisata andalan ini.
“Sangat disayangkan, tiket masuk dan parkir dipungut, tapi fasilitasnya tidak sebanding. Kami kesulitan mencari tempat bilas yang layak setelah berenang,” ujar salah satu pengunjung, Minggu (22/3/2026).
Keluhan serupa juga memicu desakan publik agar pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan retribusi wisata. Masyarakat mempertanyakan apakah pendapatan dari sektor pariwisata benar-benar dialokasikan untuk pengembangan fasilitas, atau justru tidak jelas penggunaannya.
Selain itu, minimnya penerangan di kawasan pantai pada malam hari menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dinilai
membahayakan wisatawan, khususnya yang berkemah atau menginap di sekitar lokasi. Ketiadaan petugas penjaga pantai (life guard) di titik-titik rawan juga menambah kekhawatiran terkait keselamatan pengunjung.
Di sisi lain, para pelaku usaha mikro di sekitar pantai ikut merasakan dampaknya. Mereka terpaksa menyediakan fasilitas tambahan secara mandiri demi menarik wisatawan.
“Kami ingin pengunjung nyaman, tapi kalau infrastruktur dasar saja minim, sulit bagi kami berkembang,” ungkap salah satu pedagang lokal.
Fenomena ini mencerminkan lemahnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kondisi riil di lapangan. Pantai yang seharusnya menjadi aset unggulan daerah justru terjebak dalam persoalan yang berulang setiap tahun.
Ironi semakin terasa ketika daerah lain mulai berbenah dengan fasilitas modern dan pengelolaan profesional, sementara Ujung Pandaran dinilai stagnan. Warganet pun mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar) Kotim untuk tidak hanya fokus pada angka kunjungan, tetapi juga melakukan pembenahan konkret.
Tekanan publik di media sosial dan media online kini semakin kuat, bahkan mendorong dilakukannya audit terhadap
Pewarta (Saifullah)
Editor : Akbar News
Sumber Berita: Pariwisata Pandaran
