PRABUMULIH – Kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah kembali menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak karhutla dan kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kekeringan, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Kota Prabumulih justru digelar di luar daerah.
Informasi yang dihimpun, Bimtek anggota DPRD Prabumulih tersebut berlangsung di salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kegiatan itu disebut berlangsung selama kurang lebih satu pekan.
Pelaksanaan kegiatan di luar daerah dengan durasi cukup panjang tersebut sontak memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama menyangkut penggunaan anggaran daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, beredar informasi bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai miliaran rupiah. Namun, hingga kini nilai pasti anggaran, sumber pembiayaan, jumlah peserta, serta rincian biaya kegiatan belum diperoleh secara resmi.
Sorotan semakin mengemuka karena kegiatan tersebut berlangsung ketika semangat efisiensi anggaran sedang digaungkan. Di sisi lain, masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.
Kondisi karhutla serta musim kekeringan yang menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memperoleh air bersih menjadi salah satu persoalan yang dinilai lebih mendesak untuk mendapat perhatian.
Masyarakat pun mempertanyakan, apakah pelaksanaan Bimtek selama sepekan di Bogor benar-benar sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan dan manfaat yang dihasilkan bagi peningkatan kinerja DPRD.
Secara prinsip, Bimtek memang dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas anggota DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Namun demikian, ketika kegiatan tersebut menggunakan APBD, transparansi menjadi hal yang penting. Publik berhak mengetahui berapa anggaran yang digunakan, siapa penyelenggaranya, materi yang diberikan, jumlah peserta, hingga hasil atau output yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Selain Bimtek, sorotan publik terhadap DPRD juga kerap berkaitan dengan sejumlah pos anggaran lainnya, seperti perjalanan dinas maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi bagian dalam pembahasan APBD.
Karena itu, muncul pertanyaan di tengah masyarakat: sejauh mana prinsip efisiensi benar-benar diterapkan dalam penggunaan anggaran DPRD?
Beredarnya dugaan bahwa kegiatan Bimtek berpotensi hanya menjadi agenda perjalanan sekaligus rekreasi juga perlu mendapat klarifikasi. Dugaan tersebut tentu tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa adanya bukti dan penjelasan resmi dari pihak DPRD.
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Prabumulih terkait pelaksanaan Bimtek tersebut.
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kabag Persidangan melalui pesan WhatsApp ke nomor telepon masing-masing.
Sejumlah pertanyaan diajukan, di antaranya mengenai nilai anggaran, sumber anggaran, jumlah peserta, lama kegiatan, lokasi dan hotel yang digunakan, pihak penyelenggara, materi Bimtek, serta tujuan dan output kegiatan.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh jawaban maupun penjelasan resmi dari Sekwan dan Kabag Persidangan DPRD Prabumulih.
Belum adanya penjelasan tersebut membuat publik masih menunggu transparansi dari pihak DPRD Prabumulih.
Sebab, anggaran yang digunakan bersumber dari APBD, yang pada hakikatnya merupakan uang masyarakat. Terlebih, ketika efisiensi anggaran menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Jika efisiensi menjadi semangat bersama, masyarakat tentu berharap prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, termasuk dalam pelaksanaan Bimtek, perjalanan dinas, maupun berbagai kegiatan DPRD lainnya.
Kini pertanyaannya sederhana: berapa anggaran yang dihabiskan untuk Bimtek di Bogor tersebut, apa hasil konkretnya, dan apakah biaya yang dikeluarkan benar-benar sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat?
