Palangka Raya,newsline.id–Publik Kalimantan Tengah mendadak dihebohkan dengan mencuatnya kembali isu dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos). Isu tersebut bergulir di tengah upaya pemerintah daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat kecil.
Muncul pertanyaan di tengah masyarakat: apakah polemik ini benar-benar murni bentuk kontrol sosial demi transparansi, atau justru bagian dari manuver politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Organisasi Pemuda Anti Korupsi (PEKAT) Kalteng angkat bicara. Mereka menilai isu tersebut sarat kepentingan politik dan bukan semata-mata gerakan pengawasan publik.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PEKAT Kalteng, Akhmad Rusdi Noor, menyatakan pihaknya mencium adanya motif tertentu di balik kembali diangkatnya narasi dugaan penyimpangan bansos.
“Kami menilai isu ini bukan murni gerakan kontrol sosial. Indikasinya kuat sebagai upaya menjatuhkan pemerintahan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang sah dan saat ini dicintai rakyat karena kepeduliannya terhadap masyarakat, khususnya melalui program-program bansos,” ujarnya di Palangka Raya, Minggu (29/2/2026).
Menurutnya, tudingan yang kembali digulirkan saat ini mengabaikan fakta administratif serta data penyaluran bansos yang telah terdokumentasi secara lengkap dan transparan.
PEKAT bahkan menilai gerakan tersebut sebagai upaya sistematis untuk membunuh karakter Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Pria yang akrab disapa Uncu itu menegaskan bahwa proses penyaluran bansos selama ini telah dikawal sejak tahap perencanaan.
“Kami yang paling depan mengawasi sejak perencanaan. Datanya lengkap, penerimanya jelas. Jadi kalau sekarang digoreng lagi, ini jelas pesanan aktor politik yang kalah di Pilkada lalu tapi belum bisa menerima kenyataan,” tegasnya.
PEKAT menduga terdapat pola lama yang kembali dimainkan, yakni menjadikan isu hukum sebagai alat untuk menyerang pemimpin daerah yang dinilai sedang mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Mereka pun mengimbau masyarakat Kalimantan Tengah agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dinilai sengaja dibangun untuk mengganggu stabilitas daerah.
“Jangan sampai kepedulian pemerintah kepada rakyat kecil lewat bansos justru diplintir menjadi alat serangan politik. Kasihan rakyat yang benar-benar membutuhkan bantuan jika programnya terus diganggu,” pungkasnya.
(Saifullah Hakim)
