Kalimantan Tengah,newsline.id–Persoalan dugaan praktik pelanggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan lonjakan harga gas Elpiji 3 kilogram di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menjadi sorotan serius.
Temuan tersebut diungkap Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K. Yunianto, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam rangkaian reses di Sampit, Sabtu 28 februari 2026
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungannya, legislator dari PDI Perjuangan itu menemukan dugaan praktik pelanggaran BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat. Ia menyebut, sejumlah SPBU di wilayah pinggiran kota diduga dikuasai kendaraan pelangsir yang mengantre panjang setiap kali stok BBM masuk.
“Ini sangat tidak rasional. Bagaimana mungkin di pinggiran kota mobil pelangsir bebas mengantre panjang sementara warga justru kesulitan mendapatkan BBM? Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pengawasan di lapangan,” tegas Sigit kepada awak media.
Menurutnya, praktik tersebut bukan lagi isu baru, melainkan persoalan yang sudah lama terjadi dan perlu penindakan tegas agar tidak terus merugikan masyarakat kecil. Harga Elpiji 3 Kg Melonjak
Selain BBM subsidi, Sigit juga menyoroti lonjakan harga gas Elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer yang disebut mencapai Rp45.000 per tabung. Angka tersebut jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menduga, kenaikan harga tersebut terjadi akibat persoalan distribusi dan belum tuntasnya pendataan konversi elpiji di sebelas kecamatan di Kotim. Kondisi itu dinilai membuka celah bagi oknum tertentu untuk memainkan stok dan harga.
“Masalah ini klasik, tetapi dampaknya sangat fatal. Ketika data konversi belum rampung, pengawasan menjadi lemah dan celah permainan harga terbuka lebar,” ujarnya.
Ancaman Tegas untuk SPBU Nakal Sigit menegaskan tidak akan mentolerir SPBU yang terbukti memfasilitasi praktik pelang siran secara sistematis. Ia bahkan menyatakan akan mengusulkan evaluasi hingga pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau terbukti ada SPBU yang bermain dan memfasilitasi pelangsir, saya akan usulkan ke pusat untuk memangkas kuotanya atau mencabut izinnya. Jangan jadikan hak rakyat sebagai ladang
( Saifullah Hakim )
