Jakarta,newsline.id–Polri menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026). Rakor ini digelar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Kegiatan yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa rakor ini merupakan forum analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sekaligus konsolidasi strategi menghadapi tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi kendala permodalan petani jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi kelompok tani (Poktan) untuk mengakses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan terhadap petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Polri memastikan petani tidak terjebak menjual jagung kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani. Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia. (**)
