Prabumulih,newsline.id-Pemerintah Kota Prabumulih mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (8/9). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih.
Rakor tersebut juga menjadi ajang evaluasi terhadap dukungan pemerintah daerah pada Program Nasional 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif strategis untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Prabumulih Frangky Nasril S.Kom., MM, jajaran Forkopimda, kepala OPD terkait, serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri. Rakor diikuti serentak oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inflasi Jadi Tanggung Jawab Bersama
Dalam pembahasan, inflasi ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah didorong memperkuat peran dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di wilayahnya, antara lain melalui operasi pasar murah, monitoring harga harian, serta dukungan terhadap produksi lokal.
Evaluasi Program 3 Juta Rumah
Selain inflasi, rakor juga menyoroti capaian serta kendala pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah. Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program ini melalui penyediaan lahan, kemudahan perizinan, serta kolaborasi dengan pengembang dan para pemangku kepentingan.
Pemerintah pusat mengapresiasi peran aktif daerah, termasuk Prabumulih, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program perumahan rakyat. Pemerintah pusat juga mendorong agar kinerja di tahun 2025 semakin ditingkatkan sehingga target nasional dapat tercapai.
Melalui rakor ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret, kolaboratif, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam pengendalian inflasi maupun percepatan penyediaan perumahan layak bagi masyarakat.(**)
