JAKARTA,newsline.id — Kreativitas, keberanian, dan inovasi kepala daerah dinilai menjadi faktor kunci dalam mengelola potensi wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di IDN Headquarters (HQ), Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah adalah tingkat kemandirian fiskal. Daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat dinilai lebih fleksibel dan cepat dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Penguatan kemandirian fiskal tersebut erat kaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditopang oleh aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang sehat. Meski transfer pusat masih memiliki peran penting, pemerintah daerah didorong untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak daerah dengan tingkat PAD yang rendah. Kondisi ini umumnya disebabkan sektor swasta yang belum berkembang secara optimal, sehingga perekonomian daerah masih sangat bergantung pada belanja pemerintah dan dana transfer pusat.
Oleh karena itu, kepala daerah didorong untuk mengubah pola pikir, tidak hanya berfokus pada pengelolaan belanja, tetapi juga aktif menciptakan serta memperluas sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi dan pemanfaatan potensi lokal.
Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penyederhanaan perizinan. Kemudahan berusaha dinilai menjadi prasyarat utama dalam menarik investasi dan menggerakkan dunia usaha di daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta membangun dialog yang berkelanjutan dengan pelaku usaha, termasuk asosiasi pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dialog tersebut diharapkan mampu menggali potensi ekonomi daerah sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan pro-pertumbuhan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat terciptanya kemandirian fiskal daerah serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Fajrah Akbar)
