Bekasi,newsline.id–Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Bekasi mengambil langkah hukum tegas menyusul dugaan intimidasi dan ancaman terhadap Ketua DPD Kabupaten Bekasi, Ade Gentong.
Didampingi tim kuasa hukum, Iwo Indonesia secara resmi melaporkan dugaan ancaman kekerasan serta upaya pembungkaman terhadap insan pers ke Polda Metro Jaya.
Langkah ini diambil setelah muncul ancaman serius dari seorang oknum ketua organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Bekasi. Ancaman tersebut disertai narasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perang Badar” serta gertakan pengerahan massa, yang diduga berkaitan dengan sikap anti-kritik dari pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Peristiwa ini bermula pada Kamis (12/03/2026), saat acara buka puasa bersama antara Plt. Bupati Bekasi dan insan pers di Graha Pariwisata. Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, secara tiba-tiba memanggil Ade Gentong dan melontarkan teguran keras yang dinilai bernuansa intimidasi dan fitnah.
Ade Gentong dituding sebagai pihak yang menyebarkan gambar karikatur melalui akun media sosial bernama “Bekasi Masih Kusut”, yang dianggap mengganggu psikologis keluarga Plt. Bupati.
Situasi semakin memanas setelah kejadian tersebut. Ade Gentong mengaku menerima pesan singkat melalui WhatsApp dari seorang oknum ketua ormas berinisial “Pak Haji”. Dalam pesan itu, ia dituduh sebagai
pemilik akun TikTok penyebar karikatur kritik.Tak hanya tuduhan, oknum tersebut juga diduga melayangkan ancaman fisik serta pengerahan massa apabila konten yang dimaksud tidak segera dihapus.
Menanggapi hal itu, Ade Gentong dengan tegas membantah seluruh tudingan tersebut dan menilai peristiwa ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis media.
“Saya tidak pernah membuat meme, karikatur, atau akun TikTok tersebut. Ini murni fitnah. Urusan hidup dan mati Allah yang mengatur, saya tidak akan gentar menghadapi teror selama saya benar. Jika merasa dirugikan, silakan tempuh jalur hukum, jangan gunakan cara-cara premanisme,” tegasnya.
IWO Indonesia menilai pelaporan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik tekanan terhadap jurnalis yang diduga melibatkan pihak pihak tertentu sebagai “perpanjangan tangan” kekuasaan.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik, terutama terkait kebebasan pers yang dinilai terancam ketika kritik terhadap kebijakan pemerintah justru dibalas dengan intimidasi.
Dalam pernyataan resminya, IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendesak aparat kepolisian untuk
Mengusut tuntas aktor intelektual di balik ancaman bernarasi “Perang Badar” terhadap jurnalis.
Menjamin keamanan para pekerja media di Kabupaten Bekasi dari tindakan premanisme.
Mengingatkan pejabat publik agar menghormati Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menyikapi pemberitaan.
“Kemerdekaan pers adalah pilar demokrasi. Segala bentuk intimidasi, baik verbal maupun fisik, merupakan musuh bersama yang harus diberantas melalui jalur hukum,” demikian pernyataan resmi DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi.
Iwo Indonesia ( Sakrin )
Editor : Akbar News
Sumber Berita: Iwo Indonesia
