BEKASI,newsline.id–Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia DPD Iwo Indonesia Kabupaten Bekasi resmi melayangkan surat permohonan hasil audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Inspektorat Daerah dan Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Bekasi.24 Februari 2026
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi yang sebelumnya mempersilakan masyarakat dan insan pers untuk mengonfirmasi langsung hasil audit BUMD kepada instansi terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris DPD IWOI Kabupaten Bekasi, Karno Syarifudinsyah, menegaskan bahwa surat tersebut adalah bentuk komitmen organisasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
“Kami memegang teguh instruksi Plt Bupati. Masyarakat Kabupaten Bekasi berhak mengetahui kondisi kesehatan finansial dan manajerial BUMD. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi terkait pengelolaan aset daerah,” ujar Karno, Selasa (24/2/2026).
Dalam surat yang dilayangkan, DPD IWOI Kabupaten Bekasi meminta penjelasan rinci terkait hasil audit terhadap PT Bekasi Putera Jaya (BPJ) dan PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).
Selain itu, mereka juga mempertanyakan perkembangan proses audit yang saat ini tengah berjalan di PDAM Tirta Bhagasasi.
DPD IWOI menegaskan pentingnya memastikan tidak adanya praktik penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan BUMD, demi menjamin optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.
Tak hanya itu, organisasi wartawan tersebut juga mendesak Inspektorat dan Kabag Ekonomi untuk segera menjadwalkan audiensi, guna memaparkan hasil audit secara terbuka kepada publik melalui media.Menurut keterbukaan informasi
merupakan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penutupan informasi terkait BUMD justru berpotensi memunculkan spekulasi dan kecurigaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap ada respons cepat dari pihak terkait. Ini adalah bagian dari transparansi dan bentuk kepatuhan terhadap instruksi kepala daerah,” tambah Karno.
Hingga berita ini diturunkan, DPD IWOI Kabupaten Bekasi masih menunggu konfirmasi resmi dari Inspektorat dan Bagian Ekonomi terkait jadwal pemaparan hasil audit tersebut.
Tim Newsline ( SAKRIN )
