Jakarta,newsline.id-Rencana pengadaan meja biliar oleh DPRD Sumatera Selatan menjadi sorotan luas di media sosial. Polemik ini mencuat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.Selasa 10 Maret 2026
Dalam dokumen anggaran yang beredar, disebutkan adanya rencana pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan dengan nilai mencapai sekitar Rp486,9 juta. Besarnya nilai anggaran tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat, pengamat kebijakan publik
hingga praktisi survei.Banyak pihak menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fasilitas hiburan di rumah dinas pejabat dinilai kurang tepat, terutama ketika masyarakat berharap anggaran daerah lebih diprioritaskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polemik ini pun ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Warganet mempertanyakan urgensi pengadaan fasilitas tersebut dan meminta adanya transparansi dalam penggunaan keuangan daerah.
Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara maupun daerah. Pemerintah pusat melalui para menteri terkait juga berulang kali mengingatkan agar setiap penggunaan uang rakyat harus tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Menanggapi polemik yang berkembang, pimpinan DPRD Sumsel memberikan klarifikasi bahwa pengadaan meja biliar tersebut direncanakan sebagai fasilitas penunjang di rumah dinas pimpinan dewan. Bahkan sempat disampaikan bahwa fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana alternatif bagi atlet biliar di Sumatera Selatan untuk berlatih.
Namun demikian, setelah mendapat sorotan luas dari publik, pihak DPRD menyatakan bahwa rencana pengadaan tersebut masih dapat dievaluasi kembali. Apabila dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka kemungkinan pembelian tersebut dapat dibatalkan.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat penting mengenai transparansi dan prioritas dalam pengelolaan anggaran publik. Banyak kalangan berharap kebijakan anggaran daerah tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dapat terus terjaga.
Tim Newsline ( ** )
