Prabumulih,newsline.id-Reformasi kelembagaan Polri kini memasuki fase baru berbasis riset nasional. Tim Puslitbang Polri turun langsung ke wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) di tingkat kewilayahan.
Penelitian ini juga mengkaji optimalisasi dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Kegiatan riset digelar di Polres Prabumulih,Selasa (3/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda ini menjadi bagian dari arsitektur besar reformasi Polri berbasis data, evaluasi ilmiah, serta penguatan kelembagaan presisi dan terukur.
Kapolres Prabumulih, Bobby Kusumawardhana, memimpin langsung diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri, Yudi Chandra E.
Dalam forum tersebut, dipaparkan praktik pelaksanaan fungsi Tipikor di lapangan, berbagai tantangan yang dihadapi penyidik, serta kebutuhan penguatan sistem agar lebih profesional dan akuntabel.
Penelitian tidak sekadar mengumpulkan data administratif. Tim mengkaji secara komprehensif tiga aspek utama, yakni kapasitas dan kualitas SDM penyidik Tipikor, transformasi mindset dan budaya integritas, serta struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi.
Pendekatan ini menempatkan kewilayahan sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar fungsi Tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas AKBP Bobby.
Selain fungsi Tipikor, tim peneliti juga menelaah peran Polri dalam mendukung implementasi program MBG sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi menuju Indonesia Emas.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat validitas dan integritas hasil penelitian.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa penelitian Puslitbang Polri merupakan langkah konkret memastikan reformasi berjalan terarah dan terukur.
“Reformasi Polri bukan retorika. Setiap fungsi, termasuk Tipikor di kewilayahan, harus berbasis riset. Sumatera Selatan menjadi bagian penting dalam penguatan sistem nasional,” ujarnya.
Dukungan terhadap program MBG, lanjutnya, menunjukkan peran Polri tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan mengawal kebijakan strategis negara.
Tim Newsline ( ** )
