PALEMBANG,newsline.id-Polda Sumatera Selatan menangani lima puluh lapan.’adanya laporan kebakaran hutan dan’lahan ,karhutla .Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh belas laporan berkaitan dengan kluster korporasi saat ini masih dalam pendalaman penyidik.Sebagai bagian dari proses Peninjauan, Direktorat Reserse
Kriminal.Khusus.”Ditreskrimsus.Polda Sumsel telah melakukan penyegelan dan pemasangan garis polisi di area tersebut.seluas 620,62 hektare. Langkah dilakukan untuk mendukung proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan penanganan Kebakaran, disampaikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony , S.I.K., M.T.C.P., dalam konferensi pers di Lounge Lantai tujuh Mapolda Sumsel, Palembang, Kamis (15/10/2026) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., Dansat Brimob Kombes Pol. James Parlindungan Hutagaol, S.I.K., M.H., Kombes Pol. Ridwan, S.I.K., serta Dirreskrimsus Polda Sumsel.
Dalam keterangan Polda Sumsel menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah pencegahan, penanganan di lapangan, serta penegakan hukum. Upaya tersebut ditujukan untuk mendukung
perlindungan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.Kedepankan Pembuktian Ilmiah
Dalam mengusut dugaan karhutla yang berkaitan dengan korporasi, penyidik mengedepankan pendekatan scientific crime investigation, yakni penyidikan berbasis metode penelitian
Untuk mendukung proses tersebut,saksi ahli di bidang ilmu pengetahuan tanah.dari perguruan tinggi, termasuk IPB University. Keterangan ahli nanti diperlukan untuk membantu secara menganalisis. bukti dan kondisi lingkungan di lokasi yang sedang ditangani.
Selain menelusuri penyebab kebakaran, penyidik juga mendalami aspek pencegahan karhutla di area hutan maupun wilayah tertentu,”perusahaan. Pemeriksaan mencakup kesiapan sarana dan prasarana, seperti menara
pemantau api, embung air, peralatan pemadam kebakaran, serta kesiapsiagaan regu pengendali kebakaran.
Aspek tersebut menjadi bagian dari pendalaman terhadap pemenuhan kewajiban pencegahan kebakaran oleh pihak yang mengelola area konsesi.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony
menegaskan bahwa penanganan perkara karhutla harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
“Langkah penegakan hukum ini merupakan upaya Polda Sumsel untuk memberikan kepastian hukum, mendorong tanggung jawab dalam pengelolaan lahan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara berulang. Seluruh proses harus dilaksanakan secara sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Ketua Umum ( Akbar News )
Penulis : Humas Polda & Fatner
Editor : Akbar News
Sumber Berita: Kabid Humas Polda
