PRABUMULIH,newsline.id – Dewan Pimpinan Daerah LSM Aliansi Prabumulih Menggugat DPD LSM APM menyambangi Kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Stasiun Prabumulih Barat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan serius masyarakat terkait pemasangan portal akses jalan yang dinilai merugikan serta mengancam keselamatan warga.
APM secara tegas mempertanyakan legalitas pemasangan portal tersebut, khususnya apakah telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Kota Prabumulih dan pihak Kepolisian. Pasalnya, portal tersebut berdampak langsung pada fungsi jalan umum serta akses darurat masyarakat.
Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmad Rizky, menegaskan hingga saat ini masyarakat tidak pernah menerima penjelasan terbuka terkait dasar hukum maupun perizinan pemasangan portal itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mempertanyakan secara serius, apakah pemasangan portal ini sudah mendapat izin dari Pemerintah Kota Prabumulih dan Kepolisian? Jangan sampai ini hanya kebijakan sepihak yang justru mengorbankan keselamatan warga,” tegas Abi.
Menurut APM, keberadaan portal telah menutup akses vital, terutama dalam kondisi darurat seperti kebakaran, pemadaman listrik (blackout), maupun potensi kebocoran pipa gas. Hal ini dinilai sangat berbahaya mengingat permukiman warga dengan jumlah Sangat lebih , seratus Kepala Keluarga berada dekat dengan wilayah kerja Pertamina, termasuk jalur pipa gas aktif.
Ironisnya, mobil pemadam kebakaran (Damkar) tidak dapat melintasi portal tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan risiko fatal jika terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya.
Abi Rahmad Rizky mendesak agar portal segera dibuka atau dilepas. Jika tidak, PT KAI diminta menyiapkan mekanisme darurat yang dapat diakses tanpa hambatan oleh Damkar, ambulans, serta aparat keamanan.
Selain itu, APM juga menuntut Pemerintah Kota Prabumulih agar bersikap cepat dan responsif, serta tidak lepas tangan terhadap persoalan ini. Pemkot diminta segera menginisiasi pertemuan resmi yang melibatkan PT KAI, aparat kepolisian, perwakilan masyarakat, dan unsur terkait lainnya.
“Jika pemerintah daerah lambat merespons, potensi gejolak sosial di tengah masyarakat sangat terbuka. Ini soal keselamatan publik, bukan sekadar persoalan portal,” ujar Abi.
APM juga mengingatkan bahwa pemasangan portal tersebut berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jalan, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan terhadap fungsi perlengkapan jalan.
Dengan dasar tersebut, APM menduga pemasangan portal oleh PT KAI telah mengganggu fungsi jalan umum dan akses darurat yang seharusnya tidak boleh ditutup tanpa izin resmi serta kajian keselamatan yang matang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APM, Rendi, menegaskan pihaknya memberikan batas waktu satu minggu kepada PT KAI untuk memberikan klarifikasi resmi, termasuk menunjukkan izin dari Pemerintah Kota Prabumulih dan Kepolisian.
“Jika dalam waktu satu minggu tidak ada respons atau kejelasan izin dari PT KAI, maka APM bersama masyarakat akan meminta DPRD Kota Prabumulih turun tangan secara tegas untuk memperjuangkan aspirasi warga,” tegas Rendi.
APM menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemasangan portal tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan, keselamatan publik, dan kepatuhan terhadap hukum, serta menolak keras kebijakan sepihak yang berpotensi membahayakan nyawa masyarakat.(Fajrah Akbar)
